Anggota Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VI DPR ke Provinsi Sulawesi Selatan, Tukidjo (F-PDIP) menyayangkan tidak adanya kontribusi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Provinsi Sulsel kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditegaskan Tukidjo saat Tim Kunker Komisi VI DPR yang dipimpin Atte Sugandi (F-PD) yang mewakili Ketua Tim Muhidin M. Ssaid (F-PG) melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran terkait di rumah jabatan gubernur Sulsel, Selasa (10/03). “Harus ada kerjasama yang baik antara BUMN dengan pemerntah daerah, BUMN harus dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah,” tegas Tukidjo. Apabila ada kerjasama yang baik antara pemprov dan BUMN yang ada di daerah, Tukidjo yakin Provinsi Sulawesi Selatran akan dapat lebih maju lagi dalam segala bidang. Dalam kesempatan itu, Tukidjo juga meminta agar BUMN yang ada di Sulsel untuk memberikan kontribusinya kepada APBD Pemprov Sulsel. “Jangan ketika ada masalah saja, BUMN mendekati pemprov,” kata Tukidjo. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, selama ini kontribusi BUMN yang ada di Sulsel terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlihat. “Kita sendiri tidak terlalu memperdulikan kontribusi BUMN terhadap APBD Sulsel,” jelas Syahrul. Sekarang ini menurut Syahrul, APBD Provinsi Sulsel baru menerima sumbangan dari satu BUMN yaitu PT. Semen Tonasa. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menurut Syahrul, merupakan hak dari pemerintah kabupaten/kota. “PBB bukan hak pemprov, tetapi merupakan hak pemkab,” ujarnya.(ol)